Masalah-masalah di bidang ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah tentu perlu dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah sanggup melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem di bidang ekonomi makro dan ekonomi mikro sanggup dibedakan menjadi tiga bentuk kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan bukan fiskal dan bukan moneter.
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk membuat stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Adapun pola mengubah penerimaan dan pengeluaran yaitu mengurangi atau menambah pajak dan subsidi. Dari pengertian tersebut maka kebijakan fiskal sanggup dipakai pemerintah untuk mengatasi problem pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut hebat ekonomi John Maynard Keynes, kebijakan fiskal sangat penting dipergunakan untuk mengatasi problem pengangguran yang relatif serius. Caranya dengan mengurangi pajak penghasilan. Bila pajak penghasilan dikurangi maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga akan meningkatkan usul agregat. Bila usul agregat meningkat, para produsen atau pengusaha akan menambah jumlah produksinya, sehingga penggunaan tenaga kerja pun meningkat. Dengan demikian, pemerintah sanggup mengurangi jumlah pengangguran.
Cara lain untuk meningkatkan usul agregat yaitu dengan menambah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan maupun untuk menambah investasi pemerintah. Bila usul agregat meningkat, maka jumlah pengangguran sanggup dikurangi. Di atas telah dijelaskan, jika pemerintah mengurangi pajak penghasilan maka pada kesudahannya sanggup meningkatkan usul agregat.
Bila usul agregat meningkat, para produsen akan menambah jumlah produksi untuk memenuhi usul tersebut. Bila terjadi penambahan jumlah produksi, maka sanggup dikatakan telah terjadi peningkatan pendapatan nasional, alasannya pendapatan nasional di antaranya dihitung dari nilai barang dan jasa yang diproduksi. Bila pendapatan nasional meningkat maka negara telah mengalami pertumbuhan ekonomi. Penjelasan lengkap mengenai kebijakan fiskal akan dibahas khusus pada pecahan lain.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia). Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan untuk:
a. menjaga stabilitas ekonomi;
b. menjaga stabilitas harga (terutama untuk mengatasi inflasi);
c. meningkatkan kesempatan kerja;
d. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Dari tujuan-tujuan di atas, tampak bahwa kebijakan-kebijakan moneter sanggup dipakai pemerintah untuk memecahkan atau mengatasi problem ketidakstabilan acara ekonomi, pengangguran, inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Ada beberapa macam kebijakan moneter yang sanggup dilakukan pemerintah, di antaranya:
a. kebijakan pasar terbuka (open market policy);
b. kebijakan diskonto (discount policy);
c. kebijakan cadangan kas (cash ratio policy);
d. kebijakan kredit selektif dan kredit longgar;
e. kebijakan devaluasi dan revaluasi;
f. kebijakan sanering (memotong nilai mata uang dalam negeri);
g. kebijakan menarik atau memusnahkan uang lama;
h. kebijakan dorongan moral.
Berikut akan diberikan satu pola kebijakan moneter yang dipakai pemerintah untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk mengatasi problem inflasi. Untuk mengatasi problem inflasi pemerintah sanggup memakai kebijakan diskonto.
Kebijakan diskonto yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan menaikkan suku bunga, diperlukan masyarakat akan menyimpan (menabung) uangnya di bank lebih banyak dari biasanya. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang.
Bila jumlah uang yang beredar berkurang maka harga-harga yang semula tinggi (inflasi) sanggup diturunkan kembali. Ini berarti inflasi sanggup diatasi oleh pemerintah. Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan moneter akan dibahas khusus di pecahan mendatang.
3. Kebijakan Bukan Fiskal dan Bukan Moneter
Selain kebijakan fiskal dan moneter, untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah sanggup melaksanakan kebijakan sebagai berikut:
- Kebijakan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan para pekerja. Tujuannya untuk menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan, alasannya kenaikan biaya produksi yang berlebihan sanggup menaikkan harga jual sehingga memicu terjadinya inflasi.
- Kebijakan mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi produksi. Kebijakan ini dilakukan di antaranya dengan cara memberi insentif (misal, berupa pengurangan atau pembebasan pajak) bagi pengusaha yang melaksanakan inovasi. Atau, menyediakan dana yang besar untuk acara litbang (penelitian dan pengembangan) dalam rangka meningkatkan mutu barang.
- Kebijakan berbagi infrastruktur menyerupai jalan, jembatan, bandara, sarana listrik, telepon, dan sejenisnya untuk memperlancar acara perekonomian.
- Kebijakan membuat peraturan-peraturan yang kondusif. Untuk berbagi perekonomian sekaligus untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah perlu membuat aneka macam peraturan yang aman (mendukung) tujuan-tujuan pemerintah. Misalnya dengan membuat peraturan wacana PMA (Penanaman Modal Asing), peraturan wacana pasar modal, dan lain- lain.
