Peran Pemerintah Dalam Aktivitas Ekonomi

Peran pemerintah dalam acara ekonomi suatu negara sangat besar. Pemerintah tidak hanya melaksanakan acara konsumsi dengan mengeluarkan uang untuk belanja negara, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa. Dalam acara ekonomi, pemerintah sanggup berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengatur acara ekonomi. Berikut ini uraian mengenai tugas pemerintah atau negara dalam acara ekonomi.

Pemerintah sebagai Produsen 

Pemerintah berperan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara. Cara yang dilakukan pemerintah ialah dengan mendirikan perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, yaitu minyak (Pertamina), semen (PT Semen Cibinong), baja (PT Krakatau Steel), listrik (PT PLN Persero), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), pendidikan (sekolah negeri dan perguruan tinggi tinggi negeri), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), aturan dan keamanan (Polisi, TNI, dan peradilan), pos (PT POS Indonesia), dan lain-lain.

Pemerintah sebagai Konsumen 

Pemerintah berperan sebagai konsumen untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan ialah peralatan kantor (komputer, meja, lemari, dan lain-lain), perlengkapan kantor (kertas, tinta, pensil, dan lain-lain), kendaraan beroda empat dinas, rumah dinas, dan peralatan perang (tank, senjata, dan lain-lain). Pemerintah juga bisa megeluarkan dana besar untuk membangun gedung glamor untuk dewan perwakilan rakyat dan WC mewah.

Untuk melaksakanan acara konsumsi dan produksi, maka pemerintah menganggarkan dana tersebut dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Peran vital pemerintah dalam acara ekonomi ialah sebagai regulator atau pengatur. Dalam kiprahnya sebagai pengatur acara ekonomi, pemerintah menciptakan aneka macam peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan acara ekonomi. Bentuk tugas pemerintah sebagai regulator dalam acara ekonomi antara lain dengan menciptakan peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Semua peraturan yang dibentuk pemerintah harus menurut Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN yang berlaku. Contoh peraturan yang berkaitan dengan acara ekonomi yang dibentuk pemerintah Indonesia antara lain adalah: 

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 wacana Otonomi Daerah, yang di antaranya mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 wacana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 wacana Pemanfaatan Panas Bumi. 
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan.

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah, misalnya: 

1. Kebijakan fiskal (kebijakan dalam hal pajak dan APBN);
2. Kebijakan moneter (kebijakan dalam keuangan dan perkreditan); 
3. Kebijakan produksi (kebijakan untuk mendorong produksi barang dan jasa tertentu); 
4. Kebijakan ketenagakerjaan (kebijakan mengatur segala sesuatu wacana tenaga kerja, termasuk tata cara pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja Indonesia, dan lain-lain); 
5. Kebijakan harga (kebijakan mengatur harga, menyerupai menetapkan harga minimum atau harga maksimum);
6. Kebijakan perdagangan luar negeri (kebijakan mengatur perdagangan dengan luar negeri, menyerupai menciptakan perjanjian dengan negara lain).

Peran pemerintah dalam acara perekonomian suatu negara begitu besar. Tidak heran, jikalau masyarakat menuntut pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsumen, maka pemerintah diperlukan bisa memakai anggaran negara dengan sebaik-baiknya supaya bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan, maka pemerintah sebaiknya mengandalkan pekerja lokal dari pada pekerja abnormal yang bayarannya lebih mahal.

Sebagai produsen, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan di aneka macam bidang antara lain ialah bidang pendidikan dan kesehatan sehingga usia impian hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah juga perlu untuk melaksanakan pembangunan besar-besaran di aneka macam bidang menyerupai bidang transportasi supaya kemacetan dan maut di jalan raya bisa berkurang.

Demikianlah klarifikasi mengenai tugas pemerintah di bidang ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun regulator. Semoga bermanfaat.