Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian aturan tata negara. Istilah aturan tata negara yakni istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu staatrecht. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah ini diartikan menjadi aturan tata negara.
Berdasarkan kepustakaan Belanda, istilah staatsrecht mempunya dua arti, yakni staatsrecht in ruimere zin, yaitu aturan tata negara dalam arti luas dan staatsrecht in engere zin, yaitu aturan tata negara dalam arti sempit.
Hukum tata negara dalam arti luas yaitu aturan tata negara dalam arti sempit ditambah dengan aturan manajemen negara. Adapun aturan tata negara dalam arti sempit yaitu aturan tata negara kasatmata dari suatu negara tertentu. Atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu.
Definisi aturan tata negara dari para mahir aturan tata negara masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh masing-masing mahir beropini bahwa apa yang dianggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan arti aturan tata negara. Di samping itu, juga imbas pandangan hidup dan lingkungan yang berlainan.
Berikut ini yakni beberapa pengertian aturan tata negara yang dikemukakan oleh sarjana dan ilmu aturan tata negara Indonesia sebagai teladan dalam rangka merumuskan pengertian aturan tata negara, yakni sebagai berikut :
Definisi aturan tata negara berdasarkan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa aturan tata negara yakni sekumpulan peraturan aturan yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
M. Solly Lubis menjelaskan pengertian aturan tata negara yakni seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintahan negara, yakni peraturan-peraturan mengenai bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan antar alat-alat perlengkapan negara itu.
Dasril Radjab memperlihatkan definisi perihal aturan tata negara sebagai aturan yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenangnya serta hak dan kewajiban warga negara.
J.R. Stellinga beropini bahwa hukum tata negara yakni aturan yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Kusumadi Pudjosewojo menegaskan pengertian aturan tata negara sebagai aturan yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajan atau republic), yang memperlihatkan masyarakat umum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan imban
gannya (hirarki), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dan masyarakat aturan itu hasilnya memperlihatkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat aturan itu, beserta susunan (terdiri atas seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat-alat perlengkapan itu. Dari kelima definisi aturan tata negara di atas, sanggup terlihat dengan terang perbedaan antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh imbas titik berat perhatian, lingkungan dan pandangan hidup dari mahir aturan tata negara, sehingga tidak tidak mungkin jikalau setiap definisi itu tidak sama. Akan tetapi, di samping perbedaan juga ada persamaannya, yaitu membicarakan perihal organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan kewenangannya, serta hak dan kewajiban warga negara.
Berdasarkan pengertian aturan tata negara di atas dapatlah dijelaskan bahwa aturan tata negara yakni aturan yang mengatur bentuk dan susunan negara yang mencakup alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas, wewenangnya serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebu
Dengan demikin, kita sanggup menyimpulkan bahwa pengertian aturan tata negara yakni aturan yang mengatur negara dalam keadaan diam, lantaran hanya mengatur bentuk negara, susunan negara, dan alat perlengkapan negara beserta susunannya, kiprah dan wewenangnya, tidak mengatur bagaimana cara kerja alat-alat perlengkapan negara itu dalam menjalankan tugasnya.
